Sabtu, 02 Agustus 2014

DEKLARASI PERDAMAIAN PAPUA


DEKLARASI PERDAMAIAN PAPUA

Kami lebih dari 500 orang peserta Konferensi Perdamaian Tanah Papua yang terdiri dari wakil-wakil Agama, Adat, Perempuan, Pemuda, Akademisi, Organ-organ Mahasiswa, dan kelompok resisten yang berasal dari Kabupaten/Kota Se-Tanah Papua telah berpartispasi aktif dalam konferensi perdamaian Tanah Papua yang dilaksanakan di Auditorium Universitas Cenderawasih Jayapura, yang berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 7 July 2011.


Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue

MENDESAK PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENJAWAB AJAKAN DIALOG PAPUA

Kami, menyatakan keprihatinan mendalam atas memanasnya situasi Papua. Negara terlihat kian tak serius untuk mencegah atau mengungkap pelaku-pelaku penembakan, kekerasan dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. Sebaliknya, negara malah memperburuk keadaan melalui pernyataan-pernyataan politik pejabat negara, terutama pejabat militer, yang tidak bertanggungjawab, dengan menuding OPM tanpa bukti hukum yang otentik.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Sabtu, 02 Agustus 2014

DEKLARASI PERDAMAIAN PAPUA


DEKLARASI PERDAMAIAN PAPUA

Kami lebih dari 500 orang peserta Konferensi Perdamaian Tanah Papua yang terdiri dari wakil-wakil Agama, Adat, Perempuan, Pemuda, Akademisi, Organ-organ Mahasiswa, dan kelompok resisten yang berasal dari Kabupaten/Kota Se-Tanah Papua telah berpartispasi aktif dalam konferensi perdamaian Tanah Papua yang dilaksanakan di Auditorium Universitas Cenderawasih Jayapura, yang berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 7 July 2011.


Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku, Papua dan Poso

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue

MENDESAK PEMERINTAH PUSAT UNTUK MENJAWAB AJAKAN DIALOG PAPUA

Kami, menyatakan keprihatinan mendalam atas memanasnya situasi Papua. Negara terlihat kian tak serius untuk mencegah atau mengungkap pelaku-pelaku penembakan, kekerasan dan pelanggaran HAM yang terus terjadi. Sebaliknya, negara malah memperburuk keadaan melalui pernyataan-pernyataan politik pejabat negara, terutama pejabat militer, yang tidak bertanggungjawab, dengan menuding OPM tanpa bukti hukum yang otentik.

0 komentar:

Posting Komentar

The Voice of Papuan Students Alliance

Link Mitra